Abhan : Anggaran NPHD Tak Bisa Digunakan Untuk Penanganan Covid-19

0
10

Indonesia, fajar-news.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, memastikan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dibekukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa mencairkan anggaran itu di luar tahapan Pilkada serentak.

Pembekuan itu dituangkan dalam surat edaran Kemendagri Nomor 270/2931/SJ perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020. 

”Anggaran NPHD dibekukan. Jadi kalau ada pemda yang minta itu ingatkan agar tidak digunakan untuk kepentingan penanganan covid atau yang lain,” kata Abhan dalam diskusi virtual Peran Pengawas Pemilu, Selasa (28/4).

Abhan menyebut langkah itu adalah bagian dari antisipasi jika tahapan Pilkada serentak kembali dimulai. Sebab, mengacu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan pada 9 Desember 2020, dan tahapannya dimulai Juni 2020.

Jika dalam waktu itu wabah corona tak kunjung berakhir, bisa dipastikan kebutuhan anggaran bakal membengkak.

Alasannya, karena anggaran NPHD saat ini tidak mengatur alokasi untuk kebutuhan alat protokol kesehatan. ”Tidak ada anggaran untuk masker, hand sanitizer dan sarung tangan dalam NPHD untuk jajajaran adhoc saat melaksanakan tugas di lapangan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya memang telah memerintahkan untuk tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kecuali sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 tanggal 21 Maret 2020. Surat Edaran Kemendagri itu merupakan tindaklanjut RDP bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, pada 14 April 2020 lalu.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar membenarkan perihal Surat Edaran Kemendagri untuk pemda yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020. “(Surat Edaran) Betul,” kata Bahtiar singkat saat dikonfirmasi.

Terkait pendanaan hibah untuk kegiatan Pilkada Serentak 2020, meski ditunda namun harus tetap dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pemprov juga tidak dianjurkan melakukan pencairan dana sesuai tahapan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kecuali sesuai keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020,” bunyi surat itu.

Dalam surat edaran itu disebutkan jika sebelumnya pencairan telah dilakukan berpedoman pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengamanan serta kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, maka pencairan berikutnya tidak boleh dilakukan hingga tahapan pilkada kembali resmi digelar.

Sementara berkaitan dengan pengamanan seperti TNI dan Polri hingga kegiatan pada perangkat daerah, maka pemerintah daerah tak harus melakukan pencairan dana untuk program berikutnya hingga keputusan penundaan Pilkada berlaku. Serta Pemerintah Daerah tidak diharuskan mencairkan dana untuk kegiatan keamanan berkaitan dengan Pilkada hingga kegiatan itu benar-benar digelar.

KPU dan DPR sendiri telah menyepakati Pilkada Serentak 2020 ditunda. Mereka juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kesepakatan itu dibuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada Senin (30/3).

”RDP juga menyepakati bahwa anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” kata Pramono. (sumber :portal pemilu)

Komentar Pembaca