Dewan Komisi Tolak Tambahan Anggaran Inspektorat

0
192

FAJAR-NEWS.COM, LAMSEL- Lampung Selatan – Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, menolak tambahan anggaran Inspektorat yang mencapai Rp.1Milliar.

Penolakan tambahan anggaran Inspektorat oleh wakil rakyat ini terjadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diruang Komisi A, Rabu (23/8/17).

Awalnya, Anggota Komisi A, Puji Sartono, meminta agar Inspektorat menunjukkan 50 kasus yang sudah ditangani terhitung sejak awal 2017, namun permintaan Wakil rakyat dari Fraksi PKS tersebut tak bisa dipenuhi.

“Saya minta data konkret pendataan kasus yang ditangani Inspektorat, kalau itu belum saya dapat, saya belum menerima penambahan ini. Yang disampaikkan saat ini banyak, namun kami (Komisi A, red) masih belum menerima bukti konkretnya. Dengan ini, kami belum bisa meloloskan penambahan anggaran Inspektorat” kata Puji.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Inspektorat, Joko Sapta Prihandaya, menyampaikkan alasan perihal Satuan Kerjanya masih belum dapat memenuhi permintaan Komisi A.

Mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut, Ketua Komisi A, M. Supriyadi menyatakan jika keinginan Inspektorat untuk menambah anggaran belum dapat disetujui.

“Belum bisa menerima, sampai data-data dari Inspektorat yang diminta oleh Komisi A terpenuhi,” tegas Supriyadi.

Data yang diserahkan oleh Inspektorat ke Komisi A, membeberkan, dana pengawasan lapangan Rp.950juta pada anggaran murni serapannya sudah mencapai 96 persen dengan sisa Rp.34juta.

Kemudian di APBD-P tahun 2017 ini, Inspektorat meminta tambahan Rp.855juta untuk pengawasan internal berkala berikut tambahan lain-lain yang mencapai Rp.1,05Milliar, dana tersebutlah yang sementara ditolak wakil rakyat. (*)