Dua Dinas Mangkir Pembahasan APBD 2019, Komisi D Berang

0
57

LAMPUNG SELATAN – Proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus bergulir. Sejumlah satuan kerja (satker) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dijadwalkan melaksanakan pembahasan bersama legislatif.

Namun, berbeda halnya dengan yang terjadi di Komisi D DPRD Lamsel. Pembahasan APBD 2019 tingkat komisi dengan dua satker batal dilakukan. Keduanya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Sosial (Dinsos). Hal ini membuat anggota Komisi D geram.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Lamsel, Mohammad Akyas, alasan kedua satker tersebut tidak masuk akal. Dikatakan bahwa, Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinsos Lamsel sedang mendampingi Plt. Bupati Nanang Ermanto.

“Alasannya sedang mendampingi Plt. Bupati yang sedang melaksanakan pelantikan pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa di Kecamatan Tanjung Sari. Tentu sangat tidak masuk akal,” terang Mohammad Akyas kepada Jurnalis.co, siang tadi (15/11).

Ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan yang menyebut alasan itu tidak masuk akal, dirinya menimpal dengan tegas. Menurutnya, pembahasan APBD 2019 tingkat komisi bakal berdampak pada kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat Lamsel.

“Kan sudah dijadwalkan hari ini untuk pembahasan. Kok bisa-bisanya malah beralasan tidak hadir karena sedang mendampingi Plt. Bupati? Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat satu Kabupaten lho,” lantangnya.

Bung Kyas—sapaan akrabnya, justru memberikan penilaian bahwa kedua Kepala saker tersebut sudah meremehkan tugas dan fungsi legislatif. Sebab, keduanya malah mangkir dari jadwal pembahasan.

“Ya Disnakertrans itu kan menyangkut soal masalah ketenagakerjaan di Lamsel. Tentu nanti akan dibahas mengenai persoalan hingga tingkat kesejahteraan para pekerja di Kabupaten ini. Dan, Dinsos itu sudah jelas. Tupoksinya yaitu mengawal tentang permasalahan sosial yang ada di Lamsel,” bebernya.

“Ini kan menyangkut urusan masyarakat. Mereka lah (Disnakertrans dan Dinsos) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk menangani kesejahteraan masyarakat. Kok malah ngikut acara pelantikan? Terus, apa manfaatnya?” imbuh Bung Kyas.

Mengenai hal ini, Komisi D bakal melaporkan ketidakhadiran Disnakertrans dan Dinsos kepada unsur pimpinan DPRD Lamsel.

“Ya ditulis diketerangan hasilnya, bahwa kedua satker tersebut mangkir,” pungkas Akyas.