Implikasi Penilaian WTP

0
127
foto; Diskominfo Pesisir Barat

Pesisir Barat, fajar-news.com–KPP kotabumi gelar Sosialisasi Inpres No.4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sosialisasi diadakan di ruang OR Batu Gukhi Pemkab Pesisir Barat, Kamis (11/18).

Sosialisasi yang bertemakan, peningkatan kerja sama di semua leading sektor terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BAPPEDA, BPKAD dan PTSP dalam melakukan koordinasi yang menjadi landasan dan acuan serta memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak BNPB) di daerah Kabupaten Pesisir Barat, Jelas Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, SP,.MH.

“Dirinya berharap dengan sosialisasi yang diadakan Kantor Pratama Pajak Kota Bumi, semua instansi yang terkait dapat menyerap serta melaksanakan PNPB di pesisir barat didalam peningkatan pendapatannya,” ungkapnya tegas.

Lebih lanjut Erlina, SP,.MH, Badan Pembangunan Daerah Pesisir Barat dapat memfasilitasi Mobile Service layanan pajak di tempat yang strategis, sehingga pelayannannya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor KPP Pratama Kotabumi Indra Priyadi, Widia kasi konsultasi KP2KP pajak Liwa serta Arif bendahara KP2KP Liwa, dimana KPP pratama Kotabumi membawahi 7 Kabupaten diantaranya kabupaten Pesisir Barat kabupaten.

Wilayah administratifnya Kabupaten Pesisir Barat termasuk kategori yang tingkat penyetoran Pajaknya PPH 21 masih kecil, sampai bulan oktober 2018 ini baru mencapai 6,3 M.

Tentu ini bisa berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil ( DBH) yang akan diterima kabupaten pesisir Barat di Tahun 2019.

Sementara hasil koordinasi Pemkab dengan BPK dan BPKP terkait pendampingan terhadap penyetoran pajak yang berimplikasi terhadap capaian penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap pemda Pesisir Barat.

Sumber : Diskominfo Pesisir Barat
Editor : Ryendra