Jalan Protokol Kalianda Masih Padam

0
140
Kondisi jalan protokol Kalianda, seputaran kaantor pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. foto (dok; Agus Sriyanto)

Lamsel, fajar-news.com– Pemerintah Kabupaten Lampung selatan (Lamsel) berupaya untuk melakukan negosiasi terhadap pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk dapat menghidupkan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) seputaran kantor Pemrintahan Pemkab setempat yang kini masih padam akibat tunggakan sebesar Rp 15 milyar yang belum dibayar.

Aflah Efendi Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) kabupaten Lamsel, mengatakan pihanya hingga kini masih melakukan negosiasi terkait adanya pemadaman LPJU sememtara oleh PLN.

“Saat ini, kami masih melakukan negosiasi. Terkait hasil negosiasi, saya tidak bisa menjawab silahkan bertanya kepada Kepala Dinas,” ujarnya, kepada fajar-news.com saat dihubungi melalui telpon seluler, Jum’at (16/11) sore.

Sebelumnya, ramai pemberitaan terkait dengan adanya tunggakan pemkab Lamsel menunggak pembayaran listrik di PLN sebesar Rp 15 milyar, seperti dikutip dari media online radarlamsel.com, berdasarkan catatan pihak PLN Tanjung Karang, jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh pemkab Lamsel nilainya mencapai Rp15 milyar. Tunggakan tersebut terhitung dari bulan Juli hingga November 2018.

Tagihan lampu PJU yang menunggak itu terdapat disejumlah rayon PLN yakni Kalianda, Sidomulyo, Sutami dan Natar. Rincian tagihan per-bulannya adalah Juli sebesar Rp2,87 miliar, Agustus Rp3,20 miliar, September Rp2,87 miliar, Oktober Rp3,04 miliar, dan bulan November sebesarRp3.041 milyar.

Surat tagihan lampu PJU yang dilayangkan ke Pemkab Lamsel telah dibuat secara terperinci dan terpisah. Ada yang tagihan lampu PJU resmi yang dipasang oleh Pemkab Lamsel, dan ada tagihan untuk lampu PJU tidak resmi (ilegal_red) yang dipasang secara langsung oleh masyarakat.

Pemutusan aliran listrik PJU PLN lakukan diwilayah kota Kalianda dan sekitarnya. Pemutusan aliran listrik PJU akan lakukan secara bertahap dengan melibatkan pihak Polda. Hal tersebut agar pemutusan bisa berjalan lancar sampai Pemkab Lamsel melunasi tunggakan tagihan lampu PJU.

Sementara, Achmad Santoso Skretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamsel menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima kliring dari PLN kisaran Rp 34,39 Milyar dari pajak pnerangan jalan (PPJ) dari bulan Januari 2018 hingga 14 November 2018 ini.

Dan saat disinggung mengenai tunggakan pembayaran PLN sebesar Rp 15 milyar, dirinya enggan menanggapi. “Kalau mengenai itu silahkan bertanya kebidang teknisnya, di Dinas Perkim. Dan saya tidak berweang untuk memberikan komentar terkait hal itu,” tukasnya.

Penulis : Agus Sriyanto