Kejar Target PAD, Carut Marut PBB Lamsel

0
237
Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan, foto ; Agus Sriyanto

 

Lamsel, fajar-news.com– Carut marutnya surat pemberitahuan terhutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terlihat jelas dengan adanya tidak ada koordinasi dan sosialisasi terhadap Wajib pajak (WP) PBB yang ada di kabupaten berjuluk Serambi Sumatera ini.

Supardi salah satu warga Pasar Baru Kelurahan Bumiagung Kecamatan Kalianda, merasa kesal terhadap apa yang dialami saat mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2018. Pasalnya, dirinya mendapatkan surat tersebut sebanyak 3 lembar, dan harus membayar semua surat terhutang tersebut.

“Pertama kali saya dapat tagihan PBB 3 lembar, saya kaget. Kok saya dapat tiga lembar, apakah saya nunggak ? Sementara saya tiap tahun bayar PBB setiap mendapatkan selebaran surat PBB itu,” jelas Supardi, Kamis (20/12).

Dirinya menambahkan, bahkan dirinya sebagai warga negara yang taat membayar pajak PBB dan WP, menanyakan kepada tetangga kanan-kiri yang dekat dengan rumahnya. Apakah tetangga juga mengalami hal yang sama, namun hampir semua tetangganya mengatakan tidak. Dan semua hanya mendapatkan satu lembar tagihan PBB.

“Saya juga sudah tanya dengan tetangga, apakah mereka (tetangga_red) mendapatkan tagihan tiga lembar. Eh ternyata tidak, hanya saya saja yang mendapatkannya,” ucapnya.

Saat fajar-news.com menyambangi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Lamsel, Kabid PBB dan BPHTB BPPRD Lamsel Edi Novian, mengatakan bahwa pihaknya tidak percaya dengan adanya WP mendapatkan 3 lembar tagihan dan semuanya tanggal, bulan dan tahun yang sama. “Coba bawa kesini, biar semuanya jelas. Kalau tidak ada buktinya, gimana kami mau cari datanya,” ujarnya.

Bukti Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2018, foto; Agus Sriyanto

Saat disinggung mengenai adanya kaitannya dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor PBB yang dikatakan minim. Dirinya membantah, bahwa hal ini tidak ada kaitannya. Bahkan, dia menerangkan, saat ini pihaknya sudah memperbaiki surat Pemberitahuan Terhutang PBB terhadap WP yang ada di Kabupaten Lamsel. “Saat ini ada pemutahiran data atau perbaikan data. Tentunya yang dibayar data yang baru,” kata Edi.

Dirinya juga menerangkan, sebelumnya pihaknya melalui UPT untuk mengukur ulang WP PBB yang ada di Kabupaten Lamsel. “Kami sudah intruksikan kepada UPT untuk bekerjasama dengan Kepala Desa Kelurahan melalui kadus dan RT untuk mengukur ulang tanah dan bangunan. Hal itu agar sesuai dengan tagihan WP PBB,” terangnya. Saat ditimpali dengan pertanyaan apakah tidak ada koordinasi antara BPPRD dengan UPT hingga RT. “Jelas ini RT yang tidak bekerja untuk mengukur ulang,” tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto melakukan briefing dengan seluruh Kepala OPD, di Rumah Dinas Bupati salah satunya terkait penyerapan PAD sektor PBB yang masih rendah.

Ia mengatakan, tahun anggaran 2018 tersisa 1 bulan, dan efektif 15 hari lagi akan berakhir. Nanang menginstruksikan seluruh pejabatnya untuk segera melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang telah diprogramkan.

“Saya minta para camat dapat maksimalkan waktu yang ada. Sosialisasikan dan kerja sama dengan kades serta kadus agar warganya taat bayar pajak,” tegas Nanang, belum lama ini.

Menjelang tahun anggaran berakhir, Nanang mengungkapkan, serapan anggaran dari beberapa dinas instansi masih dibawah 80 persen.

Penulis : Agus Sriyanto