Pencairan ADP 99 Pekon Dalam Proses

0
83
ilustrasi dana pekon

Tanggamus, fajar-news.com– Pencairan alokasi dana pekon (ADP) bagi 99 Pekon di Kabupaten Tanggamus tengah dalam proses. Belum terealisasinya anggaran tersebut lantaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) tengah menunggu bukti kas pengeluaran (BKP) belum ditandatangani oleh pekon.

Kepala BPKAD Hilman Yoscar mengatakan 99 Pekon tersebut 62 diantaranya tersebar di lima kecamatan yakni Kecamatan Ulu Belu berjumlah 16 Pekon, Kecamatan Cukuh Balak 13 Pekon, Semaka sembilan pekon, Kotaagung enam pekon, Kotaagung Barat enam pekon, Wonosobo Lima pekon, Bandarnegeri Semoung empat pekon, serta Pematang Sawa tiga pekon. Terkait hal ini lanjutnya pihak BPKAD telah meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar segera meminta pihak pekon untuk segera menandatangani BKP tersebut.

“Total keselurahnnya ada 99 pekon, karena tadi juga ada susulan 37 pekon, tetapi persoalannya BKP-nya belum ditandatangani, sehingga kita meminta kepada Dinas PMD untuk segera melengkapi BKP-nya terlebih dahulu, sehingga ADP bisa segera direalisasikan secepatnya,” katanya, Selasa (16/10).

Dikatakannya, untuk pencairan ADP tergantung cepat atau lambatnya pekon menandatangani BKP tersebut, dan itu memang menjadi syarat dalam proses pencairan ADP. Adapun pekon yang telah menerima ADP saat ini menurutnya berjumlah 18 Pekon di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kotaagung satu pekon, Semaka tiga pekon, Bandarnegeri Semuong tiga pekon dan 11 Pekon lainnya di Kecamatan Pematang Sawa.

“Penyaluran ADP bagi 18 pekon tersebut kita lakukan pada tanggal 5 Oktober lalu, terkait dana desa yang dari pusat belum bisa direalisasikan, karena peraturannya, anggaran tersebut bisa direalisasikan jika sudah 70 persen pekon yang sampaikan laporan pertanggung jawaban atau sekitar 200 pekon,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Pemberdayaan masyarakat desa, Erlan Deni Saputra, mendampingi Kepala Dinas PMD Idham Khalid menyampaikan. Dalam hal ini pihaknya hanya sifatnya membantu BPKAD, agar BKP tersebut dapat segera ditandatangani oleh pekon dan PMD dalam hal ini siap memfasilitasinya. Namun hanya saja wewenang dan tanggung jawab tersebut sejatinya merupakan tugas dari BPKAD.

“Tugas kita hanya sebatas melaporkan nota dinas ke BPKAD saja, terlebih jika BKP, belum ditandatangani oleh pekon itu merupakan wewenang BPKAD, tetapi pada intinya kita siap membantu, karena Dinas PMD memang intens komunikasi dengan pekon,” pungkasnya.

Penulis : Dik