Program PKH Jual Buku UNICEF dan Kemensos

0
274
IBU EMINK, KPM PKH DI BLASA, PEKON LUAS (foto; Danil)

Lambar, fajar-news.com– Buruknya pendataan dalam kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan) diduga kuat menyebabkan banntuan untuk keluarga kurang mampu ini tidak tepat sasaran. Selain itu, minimnya sosialisasi dalam kegiatan ini menyebabkan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak paham tentang hak mereka.

Di Pekon Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampunng Barat (Lambar), banyak warga miskin yang tinggal di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Register 43 B Krui Utara tidak mendapat dana PKH. Sedangkan warga lain yang kehidupanya lebih makmur dari mereka dan bermukim di kampung induk justru menjadi KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan).

Selain tidak tepat sasaran, penyaluran dana PKH juga diduga kuat tidak tepat jumlah. Dana yang diterima KPM dipotong biaya pembayaran jasa BRI link sebesar lima belas ribu rupiah per pencairan atau enam puluh ribu rupiah untuk empat kali pencairan. Selain itu, KPM juga diwajibkan membeli buku berlogo Badan PBB UNICEF dan kemensos seharga empat puluh ribu rupiah untuk tiga jenis buku.

Di luar potongan biaya BRI Link dan bayar buku, sejumlah KPM yang ditemui www.fajar-news.com mengaku masih mengalami potongan lainnya. Maksum dan Ucum, pasutri KPM PKH yang tinggal di RT 04 Pemangku 6 Pekon Luas mengaku tidak paham berapa jumlah pasti dana PKH yang berhak diterimanya.

Sejak masuk daftar penerima PKH pada 2018 ini, Maksum dan Ucum belum pernah mencairkan sendiri dana PKH meski program ini dilengkapi kartu ATM pribadi untuk masing-masing KPM. Dengan alasan jauhnya jarak tempuh dari rumah ke mesin ATM, Maksum menitipkan kartu ATM berikut buku rekening PKH pada ketua kelompok PKH Pekon Luas.

Hingga Oktober 2018, Maksum mengaku telah tiga kali menerima dana PKH dari tangan ketua kelompok sebesar Rp1.250.000 yang rinciannya, tahap satu Rp450.000, tahap dua Rp450.000 dan tahap tiga Rp350.000.

Senada dengan Maksum, pasangan Kuncung dan Emink, warga RT 2 Pemangku 8 Pekon Luas juga mengaku tak tahu banyak soal PKH. Lelaki tua ini mengaku tak paham jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban hidupnya. Merujuk pengakuan Emink, istri Kuncung, hingga Oktober 2018 ini dirinya baru menerima dana PKH dari ketuua kelompok sebanyak dua kali dengan jumlah Rp450.000 tahap satu dan Rp460.000 pada tahap dua, sehingga secara total ia baru menerima sejumlah Rp910.000.

Pengakuan Maksum dan Emink tentu mengundang pertanyaan besar jika dibandingkan dengan data yang ditampilkan Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Batu Ketulis Mega. Menurut Mega, hingga Oktober 2018 pencairan dana PKH sudah selesai tahap tiga. Artinya sudah tiga kali pencairan. Dengan kenyataan tersebut, berarti masing-masing KPM PKH seharusnya sudah menerima dana sebesar Rp1,5 juta.

“Tidak utuh segitu memang, sebab dipotong biaya jasa BRI Link dan biaya buku program,” imbuh Mega. Jika dikurangkan biaya jasa Rp45 ribu dan biaya buku Rp40 ribu, seharusnya masing-masing KPM mengantongi Rp1.415.000. Terkait pengakuan sejumlah KPM PKH yang menerima dana jauh dibawah jumlah tersebut, Mega mengaku tidak tahu menahu. Itu urusan kelompok masing-masing.

Data yang dirilis Pendamping PKH Kecamatan Batu Ketulis menyebutkan ada 950 KPM PKH di wilayah tersebut. Seratus persen dari jumlah tersebut dipotong dana pembelian buku yang didroping Koordinator PKH Kabupaten Lambart Arsa.

CONTOH BUKU BERLOGO UNICEF DAN KEMENSOS YANG DIPERJUALBELIKAN KEPADA KPM PKH (foto; Danil)

Namun Mega sebagai koordinator pendamping menolak disebut menjual buku berlogo UNICEF dan Kemensos kepada KPM PKH. “Tidak wajib sifatnya. Tapi memang semua mau bayar. Soal ini tanya saja korkab (maksudnya Koordinator Kabupaten Arsa,red),” ujarnya mengelak.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Koordinator PKH Kabupaten Lambar Arsa belum bisa dimintai keterangan sebab masih berada di Bandar Lampung.

Penulis : Danil