PT PLN (Persero) dan Pemkab Lamsel Belum Ada Titik Temu

0
533
ilustrasi

Lamsel, fajar-news.com– Persoalan pemutusan aliran listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) belum menemui titik temu. Paalnya, hingga kini PT PLN (Persero) masih bersikukuh dengan total tunggakan kurang lebih Rp 15 milyar selama bulan.

Dari rilis Junarwin PLT Manager Komunikasi UID LAMPUNG, menjelaskan pemutusan PJU di Lamsel masih akan terus dilakukan oleh PLN UP3 Tanjungkarang sampai dengan adanya pelunasan pembayaran rekening PJU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamsel.

Adapun pelaksanaan pemutusan aliran listrik PJU tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dimana pihak PLN UP3 Tanjungkarang sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten Lamsel.

“Namun tunggakan rekening tersebut belum diselesaikan dan bahkan saat ini sudah mencapai lima bulan (Juli s.d November 2018) dengan tagihan rekening sebesar Rp. 15 Milyar. Namun dari beberapa kali pembahasan antara pihak PLN UP3 Tanjungkarang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamsel belum menemukan titik temu,” ujar Tofan Yulianto PLH Manajer UP3 Tanjungkarang.

“Besaran tagihan rekening tersebut dihitung berdasarkan pemakaian energy listrik yang terpakai dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara,” tambahnya.

PLN berharap agar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamsel dapat segera melakukan pelunasan tagihan rekening listrik tersebut untuk dapat dilakukan penyambungan kembali aliran listrik PJU yang telah diputus oleh PLN UP3 Tanjungkarang. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupten Lampung Selatan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjungkarang nomor : 07.oa/MoU/HK/2012 dan Nomor : 1733/160/A.TGK/2012 tanggal 12 bulan April tahun 2012.

Baca Juga : Jalan Protokol Kalianda masih Padam

Sementara, Plt. Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lamsel Burhanuddin, saat akan dikonfirmasi untuk pemberitaan terkait hal tersebut dirinya enggan berkomentar.

Sumber : rilis PT PLN (Persero) UID LAMPUNG
Penulis : Agus Sriyanto