Sekdin Tindak Terkait Pernyataan ‘Pungli’ Oleh Kabid Dikdas

0
41

Lamsel, fajar-news.com– Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) bakal menindak Kabid Dikdas terkait stagment ‘Pungli’ di SMPN2 Seragi Kecamatan Seragi beberapa lalu.

Menurut Sekdin Dikdas Kamisan, hingga kini dirinya belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab keganduhannya.

“Kita lihat dulu, apakah pihak Dikdas yang berstagment sudah sesuia aturan atau belum. Kalau sudah tentunya dari pihak sekolah yang harus menanggung konsekuensinya,” jelas Kamisan, belim lama ini.

Dia juga menambahkan, apabila pihak sekolah yang diduga melakukan pungutan tersebut sudah sesuai aturan maka pihak Dikdas yang akan ditegur dan diberi sangsi.

“Tentunya pertama kali adalah teguran secara lisan. Kemudianteguran secara tertulis,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai sekolah SMPN 2 Seragi melakukan dugaan pungutan sebasar Rp300-500 ribu per siswa sudah sesuai aturan Permen 75 Tahun 2016 pasal 1 yang berbunyi pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati oleh para pihak.

Permen nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

(3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain: a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
c. pengembangan sarana prasarana; dan d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah
dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. (6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus: a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah; b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Sedangkan Pasal 12, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung; f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari
pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah; g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok; h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 16 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Kamisan menegaskan, akan memanggil kedua belah pihak. Dan akan menelaan dalam peraturan Permen no 75 Tahun 2016 tersebut.

“Nanti akan kita panggil semuanya biar lebih jelasnya,” tukasnya. (Redaksi)